Beberapa Hal Mengenai Penangkapan Oleh Pihak Kepolisian

Beberapa Hal Mengenai Penangkapan Oleh Pihak Kepolisian – Perasaan takut dan kuatir tentu menyelimutinya tiap orang saat bertemu dengan hukum, apa lagi jika tidak pahami hukum. Dan rasa itu makin jadi membesar saat polisi akan lakukan penangkapan. Kadang, karena besarnya perasaan takut, kita menyetujui saja apa yang sudah dilakukan polisi tanpa menanyakan kembali masalah proses penangkapan itu. Walau sebenarnya, kita mempunyai hak untuk bertanya suatu hal ke polisi berkaitan gagasan penangkapan itu.

Yang penting kita kenali jika salah satunya wewenang yang diberi undang-undang ke polisi sebagai penegak hukum ialah lakukan penangkapan pada orang yang diperhitungkan lakukan tindak pidana. Tetapi, polisi jangan semena-mena saat lakukan penangkapan. Ada beberapa aturan atau proses hukum yang perlu dilaksanakan atau disanggupi terlebih dahulu saat sebelum tangkap orang.

Untuk Anda atau siapa saja yang bakal diamankan memiliki hak bertanya apa prosedur-prosedur penangkapan sudah dilaksanakan/dipenuhi dengan polisi atau memang belum, bila belum karena itu Anda memiliki hak menampik untuk diamankan, karena jangan tangkap orang semena-mena tanpa dasar hukum yang pasti. Berikut akan dirinci beberapa hal konsep yang menjadi senjata untuk menantang polisi saat akan lakukan penangkapan.

Beberapa Hal Mengenai Penangkapan Oleh Pihak Kepolisian

Apakah itu penangkapan? Penangkapan ialah perlakuan pembatasan terdakwa atau tersangka untuk beberapa waktu.

Persyaratan seseorang dapat diamankan

Terdapat bukti permulaan yang cukup. Dalam KUHAP tidak ditata tanda bukti permulaan yang cukup. Hingga sering jadi alat untuk pelaku penegak hukum untuk melakukan tindakan semena-mena (asal tangkap, asal tahan). Tetapi tidak perlu cemas, ukuran alat bukti yang dapat dipakai ialah minimum dua alat bukti yang syah seperti ditata dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, yakni info saksi, info pakar, surat, panduan, dan info tersangka.

Karena pada akhirannya hakim cuman dapat jatuhkan pidana jika sekurangnya ada dua alat bukti ditambahkan kepercayaan hakim, jadi tanda bukti permulaan merujuk pada Pasal 183 KUHAP saja. Yang perlu Anda harus berani menentang dan menampik untuk diamankan jika penangkapan itu dilaksanakan tanpa dasar bukti yang cukup (dua alat bukti), tak perlu takut!.

Siapakah yang memiliki hak tangkap

  1. Penyidik, yakni: Petinggi polisi Negara RI yang minimum berpangkat Ipda (pangkat balok satu I). Petinggi karyawan Negeri Sipil yang dikasih kuasa khusus oleh Undang-Undang yang sekurangnya berpangkat Pengontrol Muda Tingkat I (Kelompok II/b atau yang disetarakan dengan itu)
  2. Penyidik Pembantu, yakni: Petinggi polisi Negara RI dengan pangkat minimum Brigadir dua (pangkat seperti < ). Petinggi karyawan Negeri Sipil di lingkungan kepolisian negara RI yang minimum berpangkat Pengontrol Muda Tingkat (Kelompok II/b atau yang disetarakan dengan itu)
  3. Penyelidik (tiap petinggi polisi negara RI) atas perintah penyidik

Di luar aparatur di atas, tidak berkuasa untuk tangkap!

Jika Anda saat ini memerlukan pengacara di bali bisa langsung kunjungi website pengacaradibali.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *